Masih banyak rakyat miskin di Papua hidup dekat tambang Freeport

Gubernur Papua, Lukas Enembe menemui Menteri ESDM Sudirman Said di kantornya, Jakarta, Jumat (6/2), khusus membahas soal Freeport. Dalam pertemuan ini, Lukas meminta pemerintah pusat mencari solusi agar keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua benar-benar bisa berdampak pada kesejahteraan rakyat Papua dan Indonesia pada umumnya.
Dari pengakuan Lukas, kemiskinan di Papua masih sangat tinggi. Angkanya mencapai 31 persen, jauh di atas angka kemiskinan nasional. Pemerintah Provinsi Papua menargetkan angka kemiskinan bisa turun menjadi 27 persen.
Ironinya, sebagian besar rakyat Papua yang miskin, justru hidup dekat tambang emas yang dikelola Freeport. "Ketertinggalan dan kemiskinan masih depan mata kita itu 31 persen," ucap Lukas.
Lukas mengakui, pemerintah daerah menginginkan Freeport tetap ada di Papua. Hanya saja, kehadiran Freeport harus lebih bermanfaat untuk masyarakat. Kehadiran Freeport harus memberi kemajuan dan kesejahteraan untuk rakyat Papua.
Secara tegas dia mengingatkan agar Freeport tidak hanya mengeruk hasil alam Papua dan melupakan masyarakatnya.
"Kehadiran Freeport harus lebih pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan mereka untung lebih kita dapat sedikit. Freeport bersedia menerima itu. Kami sepakat dengan menteri melakukan tahapan tahapan ini. Kepentingan Papua dan kepentingan Indonesia," katanya.

sumber : www.merdeka.com

Menurut data surve BPS Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun Signifikan

Jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Angka tersebut turun dibandingkan angka kemiskinan pada Maret 2014 yang mencapai 28,28 juta orang atau 11,25 persen.
Pada Maret 2013, BPS mencatat angka kemiskinan mencapai 28,17 juta orang atau 11,36%. Sedangkan September 2013 sebesar 28,60 juta orang atau 11,46%
"Jadi dalam setahun, jumlah penduduk miskin turun cukup signifikan, hampir 1 juta orang," jelas Kepalda BPS Suryamin, Jumat (02/01).
Suryamin menjelaskan, angka kemiskinan cenderung turun sejak tahun 2009 meski dalam jumlah yang belum signifikan. Pada tahun 2009, angka kemiskinan mencapai 32,35 juta jiwa.
BPS juga mencatat pada periode Maret hingga September 2014, jumlah pemduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 150 ribu orang menjadi 10,36 juta orang pada september.
Sementara penurunan kemiskinan di pedesaan lebih banyak yakni hingga 400 ribu orang menjadi 17,37 juta orang.
Persentase penduduk miskin di kota turun dari 8,34 persen pada Maret 2014 menjadi 8,16 persen. Sementara persentase penduduk miskin di pedesaan turun dari 14,17 persen menjadi 13,76 persen pada September 2014.
Komoditi makanan memberikan kontribusi besar terhadap garis kemiskinan dibandingkan komoditi non makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2014 sebesar 73,47 persen.

Jokowi Diminta Berhentikan Sementara Pimpinan KPK yang Tersangka

Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) mendesak Presiden Joko Widodo agar segera memberhentikan sementara keempat Pimpinan KPK yang diduga melakukan tindak pidana setelah dilaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim Mabes Polri.

Menurut salah satu Presidium PPI Ian Zulfikar, pihaknya sudah melihat bahwa lembaga yang dipimpin Abraham Samad cs ini tidak independen sejak mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang.

"Presiden RI penting untuk konsisten menjalankan perintah UUD dan UU yang terkait dengan eksistensi KPK dan Polri. Termasuk tugas memberhentikan sementara pimpinan KPK yang sudah berstatus tersangka," ujar Ian Zulfikar saat diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/2/2015).

Selain itu, perilaku pimpinan KPK khususnya Abraham Samad yang dianggap melakukan manuver politik juga dinilainya sudah terbukti dengan pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di hadapan Komisi III DPR pada 4 Februari lalu.

"Dia (Hasto Kristiyanto) juga menyatakan ada unsur politik dalam kasus draft sprindik Anas Urbaningrum tahun 2013. Dan upaya Abraham Samad mendekati pimpinan parpol untuk mendapatkan jabatan tertentu dengan imbalan kasus hukum," terang dia.

Dan mengenai konflik antara KPK dan Polri saat ini, PPI berharap Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

"Presiden penting untuk teguh pada sikap tidak melakukan intervensi proses hukum KPK dan Polri. Penegakan hukum harus dibebaskan dari intervensi dan tekanan politik," tegas Ian Zulfikar. (Ali)

sumber : http://news.liputan6.com

Tugas prakarya membuat tabel kerajinan

No.	Nama Kerajinan	Gambar/Foto/Sketsa	Ragam Hias	Nilai Estetika	Nilai Ergonomis
1	Kerajinan Gerabah		Guci	Dibentuk dalam bentuk ukiran maupun lukisan.	Digunakan sebagai vas bunga
2	Kerajinan Sabun		Sabun Batang	Dibentuk  seperti binatang atau bentuk hiasan lainnya.	Digunakan untuk mandi dan sebagai hiasan
3	Kerajinan Gypsum		Hias Dinding	Nilai keindahan dan kerhamonisan	Digunakan sebagai hiasan ornament rumah
4	Kerajinan Lilin		Souvernir	Dibentuk bermacam-macam  bentuk	Digunakan sebagai penerangan dan souvernir